Gubernur Dedi Mulyadi Larang Study Tour di Jabar, Hormati Aksi Pekerja Pariwisata

MBACA.CO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghapus kebijakan larangan aktivitas study tour bagi siswa sekolah. – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa ia tidak bermaksud mencabut aturan larangan study tour untuk para siswa. – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan larangan study tour bagi siswa sekolah tetap berlaku dan tidak akan dicabut. – Dedi Mulyadi, gubernur Jawa Barat, menegaskan bahwa ia tidak akan mengangkat larangan kegiatan study tour bagi siswa sekolah.

Sikap tersebut dia sampaikan melalui sebuah video di akun TikTok pribadinya, @dedimulyadiofficial, pada hari Minggu (24/8/2025), meskipun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari beberapa pihak.

Diketahui, Kelompok Karyawan Pariwisata Jawa Barat (P3JB) rencananya akan mengadakan aksi protes lanjutan pada Senin (25/8/2025). Aksi ini dilakukan sebagai wujud kekecewaan mereka terhadap kebijakan larangan study tour yang dinilai merugikan banyak pihak di bidang pariwisata.

Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan bahwa dua hari sebelumnya ia menerima utusan dari rombongan koordinator aksi yang mengecam kebijakan tersebut.

Para pelaku industri pariwisata merasa tidak setuju terhadap larangan study tour yang dianggap memberikan dampak negatif pada sektor ekonomi, mulai dari agen perjalanan, supir bus, pengusaha angkutan, hingga pelaku usaha yang selama ini bergantung pada kegiatan wisata sekolah.

“Dua hari sebelumnya saya menerima kunjungan dari para koordinator aksi yang menentang keputusan gubernur terkait larangan study tour. Mereka mengeluh karena kebijakan ini menimbulkan masalah ekonomi bagi agen travel pariwisata, supir bus, pemilik bus, serta berbagai pihak yang terlibat dan merasakan manfaat dari kegiatan study tour,” kata Dedi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah pendiriannya. Menurutnya, kebijakan larangan kunjungan studi justru memberikan manfaat yang besar bagi sebagian besar orang tua di Jawa Barat.

“Dan saya telah menyatakan, saya tidak akan berubah. Saya tetap mempertahankan pendirian bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi sebagian besar orang tua di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Ia menilai, meskipun tidak wajib, kegiatan study tour sering kali menimbulkan masalah sosial di kalangan siswa. Dedi memberikan contoh, anak-anak yang tidak ikut karena alasan biaya berisiko merasa kecewa, kurang percaya diri, bahkan marah terhadap orang tua mereka.

Selain itu, ia menyoroti kebiasaan study tour yang selama ini dinilainya tidak sesuai dengan makna sebenarnya dari aktivitas belajar di luar sekolah.

“Kegiatan study tour yang selama ini berlangsung bertentangan dengan makna sebenarnya dari study tour. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh mengabaikan makna inti, dan pendidikan harus menghasilkan kebaikan, bukan pendidikan yang membuat sikap dan mental kita sendiri menjadi keterlaluan.” katanya.

Mengenai rencana aksi lanjutan yang akan dilakukan para pekerja pariwisata pada Senin (25/8/2025), Dedi menyatakan tetap menghargai aspirasi masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa pendiriannya tidak akan berubah.

“Oleh karena itu, saya sudah mengetahui bahwa akan ada aksi pada hari Senin. Kami menghargai aksi yang akan dilakukan, tetapi saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap menyatakan bahwa study tour dilarang di seluruh provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Dedi menegaskan, pengembangan industri pariwisata di Jawa Barat sebaiknya tidak memperlakukan siswa sekolah sebagai objek peningkatan jumlah kunjungan wisata.

Menurutnya, pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan metode lain, seperti peningkatan kebersihan lingkungan, pembagian infrastruktur yang merata, pemasangan penerangan jalan, tidak adanya pemungutan dana ilegal di tempat wisata, serta pelayanan yang baik dari penduduk setempat.

“Caranya yang saya lakukan hari ini, kebersihan di desa dan kota perlu kita lakukan, infrastruktur harus kita bangun, pemasangan lampu jalan harus dilakukan, serta semuanya harus merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Tempat wisata harus bebas dari pungutan liar, kemudian semua masyarakat harus bersikap ramah terhadap para wisatawan,” ujarnya.

Ia juga menekankan kepentingan transparansi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan para wisatawan.

“Warung, toko, dan tempat makan yang dikunjungi oleh para wisatawan tidak diperbolehkan menaikkan harga. Ini merupakan cara terbaik untuk mengembangkan pariwisata kita,” tambahnya.

Melalui upaya ini, Dedi berharap jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat akan bertambah tanpa menganggap siswa sekolah sebagai sasaran utama bisnis pariwisata.